Justice Delayed is Justice Denied ( Keadilan yang tertuda adalah keadilan yang tertolak) 

Kasus Perundungan di Kalangan Siswa

Oleh :  Irman Ichandri, S.Pd., M.H.

Perundungan (bullying) di kalangan siswa telah menjadi masalah serius yang menuntut perhatian segera dari berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga pemerintah. Adagium hukum “Justice delayed is justice denied” yang artinya adalah keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak , dan menurut penulis itu juga memiliki arti yang sama dengan ketidakadilan itu sangat relevan dalam konteks ini. Ketika keadilan ditunda, maka keadilan itu sendiri menjadi tidak berarti, terutama bagi korban perundungan yang sering kali mengalami dampak psikologis dan emosional yang mendalam. Artikel ini akan membahas pentingnya tindakan cepat dalam menangani kasus perundungan di sekolah serta dampak yang timbul jika keadilan tertunda.

Perundungan: Sebuah Gambaran Nyata

Perundungan adalah tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu tertentu. Bentuknya bisa berupa fisik, verbal, atau bahkan digital melalui media sosial (cyberbullying). Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), angka perundungan di Indonesia masih cukup tinggi. Perundungan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional korban, tetapi juga mempengaruhi prestasi akademis dan perkembangan sosial mereka.

Dampak Perundungan

Dampak perundungan tidak bisa dianggap remeh. Korban perundungan sering kali mengalami trauma psikologis, stres, depresi, dan bahkan berpikir untuk bunuh diri. Selain itu, perundungan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan diri, isolasi sosial, serta gangguan dalam perkembangan pribadi dan akademik. Dalam jangka panjang, efek perundungan dapat mempengaruhi kualitas hidup korban secara signifikan.

Contoh kasus yang relevan adalah perundungan yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Jakarta pada tahun 2022. Seorang siswa bernama Budi (nama samaran) mengalami perundungan fisik dan verbal selama berbulan-bulan oleh sekelompok temannya. Meskipun Budi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah, tindakan nyata baru diambil setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Sayangnya, keterlambatan dalam penanganan kasus ini mengakibatkan Budi mengalami gangguan kecemasan yang parah dan harus menjalani terapi intensif.

Mengapa Keadilan Harus Diberikan dengan Cepat?

Menurut Penulis, keterlambatan dalam memberikan keadilan bagi korban perundungan dapat memperburuk kondisi mereka. Beberapa alasan mengapa keadilan harus diberikan dengan segera meliputi:

1. Pemulihan Psikologis : Korban perundungan memerlukan dukungan psikologis segera untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Semakin cepat bantuan diberikan, semakin besar kemungkinan korban untuk pulih dari dampak psikologis perundungan.

2. Mencegah Perundungan Lebih Lanjut : Tindakan cepat dan tegas terhadap pelaku perundungan dapat mencegah tindakan serupa di masa depan. Ini juga mengirimkan pesan jelas bahwa perundungan tidak akan ditoleransi.

3. Memberikan Rasa Aman : Penanganan yang cepat dan tepat terhadap kasus perundungan memberikan rasa aman kepada semua siswa bahwa lingkungan sekolah adalah tempat yang aman dan terlindungi.

4. Keadilan Sosial : Menunda keadilan berarti memperpanjang penderitaan korban. Dalam sistem hukum yang ideal, semua orang berhak mendapatkan keadilan dengan cepat tanpa harus menunggu terlalu lama.

Hambatan dalam Penanganan Kasus Perundungan

Meskipun pentingnya tindakan cepat dalam menangani kasus perundungan sudah jelas, masih banyak hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kurangnya Kesadaran : Tidak semua pihak sekolah atau orang tua menyadari betapa seriusnya dampak perundungan. Kadang-kadang, perundungan dianggap sebagai bagian dari 'kenakalan remaja' yang tidak memerlukan intervensi serius.

2. Budaya Diam : Banyak korban perundungan yang memilih diam karena takut akan pembalasan atau karena merasa malu. Budaya ini membuat banyak kasus perundungan tidak terdeteksi dan tidak tertangani.

3. Keterbatasan Sumber Daya : Tidak semua sekolah memiliki konselor atau psikolog yang bisa membantu korban perundungan. Keterbatasan sumber daya ini membuat penanganan kasus perundungan menjadi kurang optimal.

4. Birokrasi : Proses birokrasi yang lambat dalam penanganan kasus perundungan sering kali menjadi penghalang utama dalam memberikan keadilan bagi korban. Proses ini mencakup investigasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antara pihak sekolah, orang tua, dan pihak berwenang.

Langkah-langkah untuk Mempercepat Keadilan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan keadilan diberikan dengan cepat, menurut penulis ada beberapa langkah dapat diambil:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan : Sekolah dan masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih mendalam mengenai dampak perundungan dan pentingnya tindakan cepat. Kampanye anti-perundungan bisa digencarkan untuk meningkatkan kesadaran.

2. Sistem Pelaporan yang Efektif : Menciptakan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh siswa dan orang tua. Ini bisa berupa hotline, aplikasi pelaporan, atau kotak saran anonim di sekolah.

3. Pelatihan untuk Guru dan Staf : Guru dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mendeteksi dan menangani kasus perundungan. Mereka juga harus diajarkan cara memberikan dukungan psikologis awal kepada korban.

4. Kolaborasi dengan Pihak Berwenang : Sekolah harus menjalin kerjasama yang erat dengan pihak berwenang, termasuk polisi dan lembaga perlindungan anak, untuk memastikan penanganan kasus perundungan berjalan cepat dan efektif.

5. Konselor Sekolah : Setiap sekolah harus memiliki konselor atau psikolog yang siap membantu korban perundungan. Konselor ini bisa memberikan dukungan emosional dan psikologis yang diperlukan.

Penutup

Kasus perundungan di sekolah adalah masalah serius yang memerlukan penanganan cepat dan tegas. Slogan “Justice delayed is justice denied” menggambarkan betapa pentingnya memberikan keadilan segera bagi korban perundungan. Dengan tindakan yang cepat dan tepat, kita dapat mencegah dampak jangka panjang yang merugikan bagi korban dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman bagi semua siswa. Setiap pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga pemerintah, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan tidak ditunda dan setiap siswa terlindungi dari ancaman perundungan.