Justice Delayed is Justice Denied ( Keadilan yang tertuda adalah keadilan yang tertolak) 

Kasus Perundungan di Kalangan Siswa

Oleh :  Irman Ichandri, S.Pd., M.H.

Perundungan (bullying) di kalangan siswa telah menjadi masalah serius yang menuntut perhatian segera dari berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga pemerintah. Adagium hukum “Justice delayed is justice denied” yang artinya adalah keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak , dan menurut penulis itu juga memiliki arti yang sama dengan ketidakadilan itu sangat relevan dalam konteks ini. Ketika keadilan ditunda, maka keadilan itu sendiri menjadi tidak berarti, terutama bagi korban perundungan yang sering kali mengalami dampak psikologis dan emosional yang mendalam. Artikel ini akan membahas pentingnya tindakan cepat dalam menangani kasus perundungan di sekolah serta dampak yang timbul jika keadilan tertunda.

Perundungan: Sebuah Gambaran Nyata

Perundungan adalah tindakan kekerasan atau intimidasi yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu tertentu. Bentuknya bisa berupa fisik, verbal, atau bahkan digital melalui media sosial (cyberbullying). Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), angka perundungan di Indonesia masih cukup tinggi. Perundungan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mental dan emosional korban, tetapi juga mempengaruhi prestasi akademis dan perkembangan sosial mereka.

Dampak Perundungan

Dampak perundungan tidak bisa dianggap remeh. Korban perundungan sering kali mengalami trauma psikologis, stres, depresi, dan bahkan berpikir untuk bunuh diri. Selain itu, perundungan dapat menyebabkan penurunan kepercayaan diri, isolasi sosial, serta gangguan dalam perkembangan pribadi dan akademik. Dalam jangka panjang, efek perundungan dapat mempengaruhi kualitas hidup korban secara signifikan.

Contoh kasus yang relevan adalah perundungan yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Jakarta pada tahun 2022. Seorang siswa bernama Budi (nama samaran) mengalami perundungan fisik dan verbal selama berbulan-bulan oleh sekelompok temannya. Meskipun Budi sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah, tindakan nyata baru diambil setelah kasus ini menjadi viral di media sosial. Sayangnya, keterlambatan dalam penanganan kasus ini mengakibatkan Budi mengalami gangguan kecemasan yang parah dan harus menjalani terapi intensif.

Mengapa Keadilan Harus Diberikan dengan Cepat?

Menurut Penulis, keterlambatan dalam memberikan keadilan bagi korban perundungan dapat memperburuk kondisi mereka. Beberapa alasan mengapa keadilan harus diberikan dengan segera meliputi:

1. Pemulihan Psikologis : Korban perundungan memerlukan dukungan psikologis segera untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Semakin cepat bantuan diberikan, semakin besar kemungkinan korban untuk pulih dari dampak psikologis perundungan.

2. Mencegah Perundungan Lebih Lanjut : Tindakan cepat dan tegas terhadap pelaku perundungan dapat mencegah tindakan serupa di masa depan. Ini juga mengirimkan pesan jelas bahwa perundungan tidak akan ditoleransi.

3. Memberikan Rasa Aman : Penanganan yang cepat dan tepat terhadap kasus perundungan memberikan rasa aman kepada semua siswa bahwa lingkungan sekolah adalah tempat yang aman dan terlindungi.

4. Keadilan Sosial : Menunda keadilan berarti memperpanjang penderitaan korban. Dalam sistem hukum yang ideal, semua orang berhak mendapatkan keadilan dengan cepat tanpa harus menunggu terlalu lama.

Hambatan dalam Penanganan Kasus Perundungan

Meskipun pentingnya tindakan cepat dalam menangani kasus perundungan sudah jelas, masih banyak hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Beberapa di antaranya adalah:

1. Kurangnya Kesadaran : Tidak semua pihak sekolah atau orang tua menyadari betapa seriusnya dampak perundungan. Kadang-kadang, perundungan dianggap sebagai bagian dari 'kenakalan remaja' yang tidak memerlukan intervensi serius.

2. Budaya Diam : Banyak korban perundungan yang memilih diam karena takut akan pembalasan atau karena merasa malu. Budaya ini membuat banyak kasus perundungan tidak terdeteksi dan tidak tertangani.

3. Keterbatasan Sumber Daya : Tidak semua sekolah memiliki konselor atau psikolog yang bisa membantu korban perundungan. Keterbatasan sumber daya ini membuat penanganan kasus perundungan menjadi kurang optimal.

4. Birokrasi : Proses birokrasi yang lambat dalam penanganan kasus perundungan sering kali menjadi penghalang utama dalam memberikan keadilan bagi korban. Proses ini mencakup investigasi yang panjang dan kurangnya koordinasi antara pihak sekolah, orang tua, dan pihak berwenang.

Langkah-langkah untuk Mempercepat Keadilan

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan keadilan diberikan dengan cepat, menurut penulis ada beberapa langkah dapat diambil:

1. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan : Sekolah dan masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih mendalam mengenai dampak perundungan dan pentingnya tindakan cepat. Kampanye anti-perundungan bisa digencarkan untuk meningkatkan kesadaran.

2. Sistem Pelaporan yang Efektif : Menciptakan sistem pelaporan yang mudah diakses oleh siswa dan orang tua. Ini bisa berupa hotline, aplikasi pelaporan, atau kotak saran anonim di sekolah.

3. Pelatihan untuk Guru dan Staf : Guru dan staf sekolah perlu mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mendeteksi dan menangani kasus perundungan. Mereka juga harus diajarkan cara memberikan dukungan psikologis awal kepada korban.

4. Kolaborasi dengan Pihak Berwenang : Sekolah harus menjalin kerjasama yang erat dengan pihak berwenang, termasuk polisi dan lembaga perlindungan anak, untuk memastikan penanganan kasus perundungan berjalan cepat dan efektif.

5. Konselor Sekolah : Setiap sekolah harus memiliki konselor atau psikolog yang siap membantu korban perundungan. Konselor ini bisa memberikan dukungan emosional dan psikologis yang diperlukan.

Penutup

Kasus perundungan di sekolah adalah masalah serius yang memerlukan penanganan cepat dan tegas. Slogan “Justice delayed is justice denied” menggambarkan betapa pentingnya memberikan keadilan segera bagi korban perundungan. Dengan tindakan yang cepat dan tepat, kita dapat mencegah dampak jangka panjang yang merugikan bagi korban dan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman bagi semua siswa. Setiap pihak, mulai dari sekolah, orang tua, hingga pemerintah, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keadilan tidak ditunda dan setiap siswa terlindungi dari ancaman perundungan.

Opini: Guru yang Menyita dan Merusak Barang Murid: Keterlaluan atau Perlu?

Oleh :  Irman Ichandri, S.Pd., M.H.

Koordinator Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin III

Dalam era modern ini, praktik pendidikan terus berkembang dengan berbagai pendekatan yang menekankan pada penghormatan terhadap hak-hak siswa. Namun, insiden di mana guru merampas, menyita, atau bahkan merusak barang milik murid masih saja terjadi di beberapa tempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting:Apakah tindakan semacam ini bisa dibenarkan, atau justru merupakan pelanggaran hukum dan etika?

Pendidikan dengan Pendekatan Kekerasan: Sebuah Kenangan Buruk

Mengingat kembali masa lalu, tidak sedikit dari kita yang pernah mendengar cerita atau bahkan mengalami sendiri praktik pendidikan dengan pendekatan kekerasan. Guru-guru dengan otoritas tinggi yang bisa melakukan apa saja terhadap muridnya, termasuk tindakan fisik yang keras dan menyita barang milik murid sebagai bentuk hukuman. Pada zaman itu, banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya otoritas pendidikan anak-anak mereka kepada guru, dengan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh guru adalah demi kebaikan dan pendidikan yang lebih baik. 

Namun, zaman telah berubah, dan pendekatan semacam itu semakin ditinggalkan karena dianggap tidak efektif dan melanggar hak asasi manusia. Anak-anak saat ini diakui sebagai individu dengan hak-hak yang harus dihormati, termasuk hak atas properti pribadi dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu, tindakan merampas dan merusak barang milik murid bukan lagi sesuatu yang bisa diterima begitu saja.

Hukum Melindungi Hak Siswa

Di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur berbagai jenis tindak pidana yang relevan dengan tindakan penyitaan dan perusakan barang milik orang lain. Pasal 362 KUHP misalnya, mengatur tentang pencurian, di mana tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dapat diancam dengan pidana penjara hingga lima tahun. Pasal 406 KUHP mengatur tentang perusakan barang, yang juga merupakan tindakan pidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda.

Jika seorang guru merampas atau merusak barang milik murid, tindakan tersebut jelas melanggar hukum. Selain itu, Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan, yang relevan jika tindakan penyitaan dilakukan dengan ancaman atau kekerasan. Tindakan ini bisa dianggap sebagai pemerasan dan dapat dikenakan pidana penjara hingga sembilan tahun. Dengan adanya peraturan ini, jelas bahwa hukum Indonesia melindungi hak-hak siswa terhadap tindakan yang tidak semestinya dari pihak manapun, termasuk guru.

Moralitas dan Etika dalam Pendidikan

Selain aspek hukum, tindakan penyitaan dan perusakan barang milik murid juga melanggar prinsip-prinsip etika dalam pendidikan. Pendidikan seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa untuk belajar dan berkembang. Ketika guru menggunakan pendekatan yang keras dan merusak, ini tidak hanya merusak barang, tetapi juga merusak rasa percaya dan keamanan siswa terhadap lingkungan sekolah. Anak-anak yang merasa tidak aman dan tidak dihargai cenderung mengalami stres, kecemasan, dan bahkan trauma, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan akademik dan emosional mereka.

Etika dalam pendidikan menekankan pentingnya rasa hormat, empati, dan perhatian terhadap kebutuhan dan hak-hak siswa. Guru seharusnya menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan interaksi sosial, menunjukkan kepada siswa bagaimana menghargai hak-hak orang lain dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Tindakan merampas atau merusak barang milik murid bertentangan dengan prinsip-prinsip ini dan dapat memberikan dampak buruk yang panjang bagi perkembangan karakter siswa.

Alternatif Pendekatan Disiplin

Tidak bisa dipungkiri bahwa disiplin adalah bagian penting dari pendidikan. Namun, cara mendisiplinkan siswa haruslah konstruktif dan mendidik, bukan merusak. Ada banyak alternatif pendekatan disiplin yang dapat digunakan oleh guru untuk menangani masalah perilaku siswa tanpa harus menggunakan kekerasan atau tindakan merusak.

Salah satu pendekatan adalah dengan menggunakan metode penguatan positif. Metode ini melibatkan pemberian penghargaan atau pengakuan untuk perilaku yang baik, yang dapat mendorong siswa untuk terus berperilaku positif. Penguatan positif bisa dalam bentuk pujian, sertifikat penghargaan, atau hadiah kecil yang berarti bagi siswa.

Selain itu, guru juga bisa menggunakan pendekatan konseling untuk membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan mendorong mereka untuk membuat pilihan yang lebih baik di masa depan. Pendekatan ini melibatkan diskusi terbuka antara guru dan siswa, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya, serta menemukan solusi bersama untuk masalah yang ada.

Pendekatan lain yang bisa digunakan adalah dengan melibatkan orang tua dalam proses disiplin. Guru bisa mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk membahas perilaku siswa dan mencari cara untuk mendukung siswa dalam memperbaiki perilakunya. Kolaborasi antara guru dan orang tua dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi siswa dan memastikan bahwa mereka mendapatkan bimbingan yang konsisten baik di rumah maupun di sekolah.

Dampak Jangka Panjang

Tindakan guru yang merampas, menyita, atau merusak barang milik murid tidak hanya memiliki dampak langsung, tetapi juga dapat memiliki dampak jangka panjang yang signifikan bagi siswa. Siswa yang mengalami perlakuan kasar atau tidak adil dari guru mungkin akan kehilangan rasa percaya diri dan motivasi untuk belajar. Mereka juga mungkin mengembangkan sikap negatif terhadap sekolah dan pendidikan secara umum.

Lebih jauh lagi, tindakan semacam itu bisa merusak hubungan antara guru dan siswa, serta antara sekolah dan keluarga siswa. Ketika siswa dan orang tua merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihargai dan dilindungi, mereka mungkin akan merasa tidak nyaman atau tidak percaya pada institusi pendidikan. Hal ini dapat menghambat kerjasama yang efektif antara sekolah dan keluarga, yang seharusnya menjadi dasar bagi keberhasilan pendidikan siswa.

Kesimpulan

Menurut Penulis tindakan guru yang merampas, menyita, atau merusak barang milik murid tidak hanya salah secara hukum, tetapi juga tidak etis dan tidak mendidik. Sistem pendidikan yang baik seharusnya melindungi hak-hak siswa dan mendidik mereka dengan cara yang positif dan konstruktif. Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan siswa, dan oleh karena itu, mereka harus menjadi teladan yang baik dalam hal moralitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pendekatan yang keras dan merusak hanya akan menciptakan trauma dan ketidakpercayaan, bukan siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang, penting bagi kita untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efektif dan beralih ke pendekatan yang lebih manusiawi dan mendidik. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa pendidikan kita tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas, tetapi juga individu yang bermoral dan berintegritas.

 Karakter Sangkuni dalam Pendidikan: Sebuah Refleksi Kritis

Oleh: Irman Ichandri, S.Pd., M.H.

Dalam kisah epik Mahabharata, Sangkuni dikenal sebagai tokoh yang licik dan manipulatif. Karakternya sering kali diidentikkan dengan pengkhianatan, tipu daya, dan ambisi yang tak terbatas. Namun, ketika kita melihat dari perspektif pendidikan, karakter Sangkuni menawarkan refleksi penting yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan kita saat ini.

Sangkuni dan Kebijakan Pendidikan

Sangkuni adalah lambang dari kekuasaan yang disalahgunakan. Dalam konteks pendidikan, kita bisa melihat manifestasi "Sangkuni" dalam bentuk kebijakan yang tidak adil, korupsi, dan manipulasi sistem. Misalnya, praktik kecurangan dalam penerimaan siswa baru, manipulasi nilai, dan penggelapan dana pendidikan adalah beberapa contoh nyata di mana sifat Sangkuni tercermin dalam dunia pendidikan. Tindakan-tindakan ini merusak integritas dan kredibilitas sistem pendidikan, menghalangi kesempatan siswa yang berprestasi dan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Manipulasi dan Pendidikan Karakter

Sangkuni adalah seorang manipulator ulung. Ia menggunakan kecerdasannya untuk mengeksploitasi kelemahan orang lain demi keuntungan pribadinya. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang kuat dan berintegritas. Guru dan institusi pendidikan memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati, sehingga siswa tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga bermoral.

Persaingan yang Tidak Sehat

Ambisi Sangkuni yang berlebihan sering kali mendorongnya untuk melakukan segala cara, termasuk cara-cara tidak etis, untuk mencapai tujuannya. Dalam dunia pendidikan, kita sering melihat persaingan yang tidak sehat di antara siswa, orang tua, bahkan antar sekolah. Perlombaan untuk meraih nilai tertinggi, masuk ke sekolah atau universitas terbaik, dan memenangkan berbagai kompetisi sering kali mengabaikan esensi sejati dari pendidikan itu sendiri. Sistem yang terlalu fokus pada prestasi akademis dan angka dapat menciptakan tekanan yang luar biasa bagi siswa, mengabaikan aspek penting lain seperti kesehatan mental dan keseimbangan hidup.

Refleksi dan Pembenahan

Kita perlu belajar dari karakter Sangkuni untuk melakukan refleksi kritis terhadap sistem pendidikan kita. Apakah kita secara tidak sadar menciptakan lingkungan yang memfasilitasi perilaku licik dan manipulatif? Apakah kita menempatkan terlalu banyak tekanan pada prestasi akademis tanpa memperhatikan pengembangan karakter dan kesejahteraan siswa secara holistik?

Pendidikan haruslah menjadi alat untuk memberdayakan individu, bukan hanya dalam aspek pengetahuan tetapi juga dalam pembentukan karakter yang luhur. Para pendidik, pembuat kebijakan, dan seluruh elemen masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, transparan, dan bermoral.

Penutup

Karakter Sangkuni dalam Mahabharata memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Melalui refleksi terhadap sifat-sifat negatifnya, kita dapat mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan kita agar lebih adil, inklusif, dan etis. Pendidikan seharusnya menjadi fondasi bagi generasi muda untuk tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas tetapi juga bermoral tinggi dan berintegritas. Mari kita belajar dari kesalahan dan kekurangan yang digambarkan oleh karakter Sangkuni untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi masa depan kita.

Daftar Pustaka

1. Subramanian, N. (1997). Mahabharata: The Epic of Ancient India Condensed into English Verse*. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers.

2. Narayan, R.K. (2000). The Mahabharata: A Shortened Modern Prose Version of the Indian Epic*. Chicago: University of Chicago Press.

3. Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.

4. Lickona, T. (1991). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.

5. Sanjaya, W. (2005). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

6. Tilaar, H.A.R. (2002). Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

 https://dailykepri.com/smk-unggul-banyuasin-panen-pppk-dan-guru-penggerak/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3I2O1WEXdxc-sRm9vHPlo71Xa7HicLcixzqq2X80Dl4WU7yheHuUwInXo_aem_AYiX1f9wQqjtNsuQbnIbvOj-8z_-YxxYoVFl5eOxFdHfax9Pt5885HCziXd1BZTzjJK5c_rcz7j2fCLyHU7iEGZR

Keabsahan Surat Perjanjian Siswa Terhadap Guru: Analisis Menurut Pasal 1320, 1330, dan 1338 KUHPerdata

Keabsahan Surat Perjanjian Siswa Terhadap Guru: Analisis Menurut Pasal 1320, 1330, dan 1338 KUHPerdata

Oleh: Irman Ichandri, S.Pd., M.H.

Pendahuluan

Surat perjanjian yang dibuat siswa kepada guru adalah aspek yang perlu dicermati dari sudut hukum untuk memastikan keabsahannya. Dalam tulisan ini, kita akan menjelajahi keabsahan surat perjanjian siswa dengan merinci ketentuan Pasal 1320, 1330, dan 1338 KUHPerdata.

1. Syarat Sah Perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata)

   Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan syarat sah perjanjian, seperti kesepakatan, kecakapan membuat perjanjian, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Perlu ditekankan bahwa dalam surat perjanjian siswa-guru, persetujuan harus bersifat sukarela, objek perjanjian harus terdefinisi dengan baik, dan tujuan perjanjian haruslah halal.

2. Cakap Membuat Perjanjian (Pasal 1330 KUHPerdata):

   Pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan tentang pihak yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian, termasuk mereka yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, dan wanita yang sudah bersuami. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi apakah pihak yang membuat surat perjanjian memenuhi kriteria kecakapan hukum.

3. Pertimbangan Terhadap Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata

   Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Jika surat perjanjian siswa-guru memenuhi syarat sah, maka dapat dianggap sebagai kontrak yang mengikat sesuai hukum.

4. Implikasi terhadap Pihak yang Tidak Cakap

   Apabila siswa yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan membuat perjanjian, pertimbangan etis dan hukum mungkin memunculkan keraguan terkait keabsahan perjanjian. Begitu pula dengan wanita yang sudah bersuami, di mana kecakapan hukumnya dalam membuat perjanjian perlu dinilai secara cermat.

Kesimpulan

Surat perjanjian siswa-guru memerlukan evaluasi cermat terhadap ketentuan Pasal 1320, 1330, dan 1338 KUHPerdata. Jika perjanjian tersebut memenuhi syarat sah, maka dianggap mengikat. Namun, jika melibatkan pihak yang tidak cakap, pertimbangan etis dan hukum harus diperhitungkan untuk menentukan keabsahannya. Kejelasan dalam perjanjian dan pemahaman terhadap implikasinya akan memberikan dasar yang kuat bagi kedua belah pihak untuk menjalankan kewajiban yang dijanjikan.

Daftar Pustaka

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Subekti, H. (2008). Hukum Perjanjian. Penerbit: PT Alumni.

3. Satrio, D. (2015). Hukum Perdata: Suatu Pengantar. Penerbit: PT Kencana Prenada Media Group.